Apa itu TNOS Legalitas Badan Usaha "PT, CV, Yayasan, Perkumpulan dan Asosiasi"

TNOS Legalitas Badan Usaha adalah sebuah layanan dari TNOS yang membantu anda untuk melakukan Penerbitan Badan Usaha PT dengan 3 klasifikasi, CV, Yayasan, dan Perkumpulan/Asosiasi yang dapat dipesan secara online melalu website maupun Aplikasi TNOS.

Legalitas Badan Usaha PT

• Klasifikasi Super Platinum

Layanan Pembuatan Badan Usaha PT Super Platinum merupakan Layanan Pembuatan Badan Usaha PT terlengkap, dimana layanan ini sudah termasuk:

1. Pengecekan nama PT,

2. Akta Pendirian & SK Kemenkumham,

3. NPWP PT,

4. Nomor Izin Berusaha,

5. Izin Lokasi,

6. Konsultasi Online,

7. Logo Perusahaan,

8. Kop Surat,

9. Design Stempel,

10. Design Kartu Nama,

11. Pembuatan Rekening PT di Bank UOB.

• Klasifikasi Platinum

Layanan Pembuatan Badan Usaha PT Platinum merupakan Layanan Pembuatan Badan Usaha PT, dimana layanan ini sudah termasuk:

1. Pengecekan nama PT,

2. Akta Pendirian & SK Kemenkumham,

3. NPWP PT,

4. Nomor Izin Berusaha,

5. Izin Lokasi,

6. Konsultasi Online,

7. Logo Perusahaan,

8. Kop Surat,

9. Design Stempel,

10. Design Kartu Nama.  

• Klasifikasi Silver

Layanan Pembuatan Badan Usaha PT Silver merupakan Layanan Pembuatan Badan Usaha PT, dimana layanan ini sudah termasuk:

1. Pengecekan nama PT,

2. Akta Pendirian & SK Kemenkumham,

3. NPWP PT,

4. Nomor Izin Berusaha,

5. Izin Lokasi,

6. Konsultasi Online.

Legalitas Badan Usaha CV

Merupakan Layanan Pembuatan Badan Usaha CV, dimana layanan ini sudah termasuk:

1. Pengecekan nama CV,

2. Akta Pendirian & SK Kemenkumham,

3. NPWP CV,

4. Nomor Izin Berusaha.

Legalitas Badan Hukum Yayasan

Merupakan Layanan Pembuatan Badan Hukum Yayasan, dimana layanan ini sudah termasuk:

1. Pengecekan nama Yayasan,

2. Akta Pendirian dan SK Kemenkumham,

3. NPWP Yayasan.

Legalitas Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi

Merupakan Layanan Pembuatan Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi, dimana layanan ini sudah termasuk :

a. Pengecekan nama Perkumpulan/Asosiasi,

b. Akta Pendirian dan SK Kemenkumham,

c. NPWP Perkumpulan